PERANAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA (SATPOL-PP) DALAM PENEGAKAN PERATURAN DAERAH DI KOTA MEDAN SKRIPSI A. DISUSUN : O L E H ARWIN HASIBUAN NPM : 095114050 FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUSLIM NUSANTARA (UMN) AL WASHLIYAH MEDAN 2013 0 KATA PENGANTAR Puji dan syukur penulis panjatkan Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah mengkaruniakan kesehatan dan kelapangan berpikir kepada penulis sehingga Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penetapan Jumlah Polisi Pamong Praja, Permendagri Nomor 60 Tahun 2012, BN. Nomor 874 Tahun 2012. Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat, Permendagri Nomor 84 Tahun 2014. "Dharmasisya” Jurnal Program Magister Hukum FHUI. This article discusses the synergy in Selain tugas pokok yang dimaksudkan diatas, Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran berkewajibanpula melakukan tugas-tugasnya yang meliputi : 1. Mengikuti perkembangan keadaan secara terus menerus dan memperhatikan akibat atau pegaruh-pegaruh dari keadaan itu terhadap pelaksanaan tugas pokok. 2. Pembinaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat merupakan upaya pemerintah kota Palembang dalam mewujudkan Kota Palembang yang Elok, Madani, Aman, dan Sejahtera melalui Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palembang. Pelaksanaannya tercantum dalam Peraturan daerah Kota Palembang Nomor 44 Tahun 2002 Jo. A. Posisi Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Lingkup NKRI Berdasarkan UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dalam pasal 255 poin 1 menyebutkan bahwa : ‘Satuan polisi pamong praja dibentuk untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, serta menyelenggarakan pelindungan masyarakat.’ melaksanakan administrasi Inovasi Pelayanan Publik Satpol PP; melaksanakan monitoring, evaluasi dan menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala melalui sistem penilaian yang tersedia; menyampaikan laporan pelaksanaan tugas sebagai dasar pengambilan kebijakan; menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan berdasarkan .

satuan polisi pamong praja